Rumah Gadang

Rumah gadang merupakan rumah adat suku minangkabau

Lembah Anai

Merupakan suatu kawasan yang telah menjadi cagar alam propinsi Sumatera Barat

Lembah Harau

Merupakan nagari di Kab.50 Kota yang dikelilingi oleh ngarai dan air terjun dengan pemandangan yang menakjubkan

Jam Gadang

Jam Gadang sebagai salah satu icon wisata sumatera barat

Istana Pagaruyung

Istana Pagaruyung, salah satu peninggalan kejayaan kerajaan Minangkabau

LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau)

LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) adalah sebuah organisasi yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk melestarikan adat dan budaya Minangkabau di Sumatera Barat

Sejarah

Salah satu lembaga sosial yang mewakili kepentingan masyarakat adat di Sumatera Barat adalah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Organisasi ini (idealnya) merupakan wadah penyaluran aspirasi komunitas adat dalam hubungannya dengan pelestarian nilai-nilai adat dalam masyarakat, disamping, tentunya, dalam menjaga kepentingan komunitas adat itu sendiri. Namun dalam perjalanan sejarahnya ternyata fungsi itu kurang terlihat signifkan. Oleh karena, secara historis, struktur Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau sebagai organisasi yang mewadahi ninik mamak dan pemuka adat, sebenarnya tidak terdapat dalam struktur kepemimpinan tradisional masyarakat di daerah ini ; tidak ada organisasi penghulu di atas penghulu-penghulu Nagari. Hubungan antar Nagari hanya ada bersifat kultural semata, yaitu adat Minangkabau. Bahkan tidak ada garis hirarkhi antara nagari-nagari itu sendiri dengan pusat kerajaan Pagaruyung sendiri.

Pembentukan wadah organisasi LKAAM bukanlah muncul dari masyarakat, akan tetapi merupakan inisiatif dari aparat pemerintah, yaitu berawal dari munculnya gagasan dari Panglima Komando Antar Daerah Letjen TNI Ahmad Yunus Mokoginta dan Panglima Kodam III/17 Agustus. Pada awalnya masyarakat Sumatera Barat sangat optimis dengan dibentuknya wadah LKAAM ini, karena dengan demikian berbagai kepentingan komunitas adat akan terlindungi dari intervensi kepentingan-kepentingan di luarnya, yang dengan itu pula eksistensinya akan tetap terpelihara di tengah-tengah perubahan-perubahan politik di negara ini. Hal ini memang sejak lama diidamkan oleh masyarakat, khususnya sejak nagari-nagari tidak lagi memiliki otonomi atas wilayahnya oleh karena adanya struktur supra nagari yang memiliki otoritas yang lebih kuat.

Di awal kemerdekaan kepentingan komunitas adat di daerah ini diwakili oleh Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM). Majelis Kerapatan Adat ini telah memperlihatkan peranannya dalam mempertahankan kepentingan komunitas etnik pada waktu Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak lagi dimasukkan menjadi bahagian dari kepemimpinan Nagari dalam Maklumat Residen Sumatera Barat No. 20 dan 21 tanggal 21 Mei 1946. Pada Pemilu pertama 1955, organisasi ini bahkan menjadi satu kekuatan politik di Sumatera Barat, yaitu : Partai Kerapatan Adat.

Prakarsa untuk mewadahi ninik mamak dan penghulu adat dalam organisasi LKAAM oleh kalangan militer di awal Orde Baru, sebenarnya lebih didorong oleh keinginan untuk membersihkan para penghulu adat yang terlibat dengan kegiatan Partai Komunis. Untuk pertama kali yang bertekad menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah LKAAM bersama ABRI. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila kemudian organisasi ninik mamak ini sangat dekat dengan pemerintah dan kalangan ABRI. Ketua LKAAM sendiri dipegang oleh Baharuddin Dt Rangkayo Basa yang adalah juga Kepala Jawatan Penerangan Sumatera Barat. Sedangkan Kapten Saafroeddin Bahar (perwira Kodam) yang sekaligus Ketua DPD Golongan Karya juga duduk dalam sekretariat LKAAM sendiri. Dengan demikian organisasi ini sebenarnya lebih banyak berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan Golongan Karya. 
Sebagai penyangga kepentingan pemerintah, -- menjelang Pemilu 1971--organisasi ini telah memperlihatkan peran aktifnya dalam mensosialisasikan kekuatan politik Orde Baru, dalam mencari dukungan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Hingga mengantarkan Golkar menjadi kekuatan mayoritas di daerah ini pada Pemilu 1971. Sebelum Reformasi, LKAAM dengan kesepakatan bersama antara ninik mamak dengan anak kemenakan memenangkan Golongan Karya. Sekali lagi, karena hasil musyawarah mufakat itu adalah keputusan tertinggi dan selalu dihormati. Setelah Reformasi pada Musyawarah Besar ke VIII 8 Juni 1999, LKAAM menyatakan tidak lagi dibawah sebuah Partai, tetapi diatas semua Partai. Artinya, LKAAM sudah independent dan netralitas. LKAAM sebagai institusi tidak kemana-mana tetapi anggotanya ada dimana-mana.

LKAAM sebagai organisasi adat bentukan pemerintah, dalam anggaran dasarnya, dicantumkan bahwa tujuan organisasi ini adalah untuk melestarikan nilai-nilai luhur adat Minangkabau serta mengembangkan falsafat adat Minangkabau yaitu : Adat basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berorientasi kultural, wilayah kerja organisasi ini ternyata tidak meliputi semua wilayah kultural Minangkabau, akan tetapi hanya mengikuti batasan wilayah teritorial provinsi Sumatera Barat. Induk Organisasi ini berada di ibukota provinsi dan secara hirarkhis mempunyai cabang di setiap Daerah tingkat II Kabupaten/Kotamadya dan di tingkat Kecamatan. Untuk tingkat Nagari, ada Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang tidak mempunyai hubungan struktural secara langsung dengan LKAAM tingkat Kecamatan, tetapi hanya bersifat konsultatif saja, terutama menyangkut program-program yang dilaksanakan di tingkat pedesaan.

Di dalam susunan kepemimpinan lembaga ini, selain terdiri dari unsur-unsur pemuka adat, pemuka agama dan tokoh cendikiawan, juga terdapat unsur pemerintahan daerah. Struktur kepemimpinan LKAAM pada awal berdirinya terdiri dari : Payung Panji, Presidium, dan Badan Pekerja Harian. Sedangkan unsur pemerintahan daerah, --dalam struktur kepemimpinan priode awal--, menduduki posisi sebagai Payung Panji. Duduk sebagai Payung Panji pada waktu ini antara lain : Panglima Kowilhan I Sumatera, Panglima Kodam III/17 Agustus, dan Gubernur Kepala Daerah sendiri . Struktur ini juga berlaku di setiap kepengurusan LKAAM di daerah tingkat II dan kecamatan-kecamatan.

Sejak tahun 1974, terjadi perubahan struktur kepemimpinan pada lembaga ini. Istilah Payung Panji tidak lagi muncul dalam susunan kepengurusannya. Pada priode 1974-1978 struktur kepengurusannya terdiri dari tiga komponen, pertama : Dewan Pucuk Pimpinan, yaitu Ketua Umum, Wakil Ketua, Anggota, dan Penasehat, kedua : Pimpinan Harian, yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan Pembantu Umum. Sedangkan unsur ketiga adalah Lembaga Pembinaan Adat dan Syarak, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. Pada priode ini, jabatan Ketua Umum dalam struktur Pucuk Pimpinan dijabat oleh seorang intelektual yang juga penghulu dan sekaligus Rektor Universitas Andalas, yaitu Drs. Mawardi Yunus Datuk Rajo Mangkuto. Pada waktu ini, setidaknya secara struktural, sudah terlihat ada kemandirian pada lembaga ini dengan tidak masuknya unsur pemerintah daerah di dalam susunan kepengurusannya. Namun bukan berarti bahwa tidak ada intervensi ke dalam kelembagaan ini. Sejak awal, organisasi ini telah mengikatkan diri untuk menyalurkan aspirasi politiknya pada Golongan Karya. Ini artinya adalah loyalitas untuk pemerintah daerah, dan sangat tidak mungkin untuk menempatkan dirinya pada posisi yang berseberangan dengan pemerintah daerah. Karena itu, pada waktu pemerintah daerah menetapkan Jorong menjadi Desa yang mengakibatkan disfungsionalnya sistem Nagari, ternyata tidak menimbulkan reaksi yang begitu berarti dari lembaga ini.

Perubahan yang drastis dari kepengurusan LKAAM justru terlihat pada dua priode terakhir, dimana Gubernur Kepala Daerah langsung memegang kendali lembaga ini sebagai Ketua Umum dan Asssten Gubernur menduduki jabatan Ketua I. Seiring dengan perubahan ini pula, Musyawarah Besar LKAAM juga menghasilkan beberapa perubahan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi ini. Di antara perubahan yang dianggap mendasar adalah mengenai asas organisasi yang pada awalnya adalah : "Pancasila dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" diganti dengan Pancasila saja tanpa mencantumkan dasar falsafah adat itu .

Sebagai organisasi kemasyarakatan, LKAAM dalam perkembangannya tidak lepas dari berbagai dinamika tarik menarik kepentingan. Sebagai mitra pemerintah yang hidup dengan satu-satunya sumber dana dari bantuan pemerintah daerah, ia harus menunjukkan loyalitas bagi kepentingan pemberi dana itu sendiri. Namun sebagai organisasi yang menyandang simbol komunitas etnis Minangkabau, juga tidak mungkin melepaskan tanggung jawabnya dari segala persoalan kultural yang muncul dalam komunitas ini.

Dalam perjalanannya, organisasi LKAAM ini telah memperlihatkan perannya dalam rangka meningkatkan serta melestarikan nilai-nilai kebudayaan Minangkabau melalui berbagai program pembinaan-pembinaan dan penyebaran pengetahuan adat Minangkabau, baik melalui ceramah, penataran, serta mengupayakan kerjasama dengan Kanwil Departeman Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukan pelajaran adat sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah me-nengah di Sumatera Barat. Meskipun secara umum program-program yang telah dijalankan itu tidak banyak memperlihatkan hasilnya, sebagaimana yang terlihat pada realitas sosial pada dasa warsa terakhir, namun hal ini setidaknya menunjukkan keberhasilan lembaga ini dalam meyakinkan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memberikan "perhatian" terhadap aspek-aspek kultural masyarakat.

Di sisi lainnya juga terlihat bahwa lembaga ini secara akomodatif telah memanfaatkan otoritasnya di bidang adat ini dalam mensukseskan pembangunan daerah sendiri. Beberapa di antaranya yang dapat ditunjukkan adalah dalam memasyarakatkan Perda No. 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, lembaga ini telah mendampingi kunjungan kerja pemerintah daerah ke daerah-daerah tingkat II. Hal ini tentunya dalam rangka memberi pengertian-pengertian kepada masyarakat komunitasnya tentang "maksud baik" pemerintah dengan dikeluarkannya Perda tersebut. Demikian juga peran yang tidak sedikit diberikan oleh lembaga ini dalam mensukseskan program peningkatan ekonomi melalui pemanfaatan tanah-tanah ulayat sebagai lahan penanaman modal para investor di Sumatera Barat, menyukseskan program IDT, dan yang tak kalah pentingnya adalah menyukseskan Pemilihan Umum dan memenangkan Orde Baru .

Sekarang lembaga ini sangat dirasakan perannya terutama mengembalikan Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari, sesuai dengan amanat UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan lahirnya Perda No 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan Nagari, yang diubah dengan Perda No 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Sekarang LKAAM bersama Pemda Sumatera Barat melaksanakan penerapan hidup bernagari yang berbasis Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah (ABSSBK).

Struktur
Lembaga ini dibuat berjenjang mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan. Di tingkat nagari, LKAAM berwujud KAN (Kerapatan Adat Nagari).

sumber : wikipedia

Nagari di Minangkabau

Asal Muasal Nagari

Dahulu, nagari adalah empat buah saja namanya, pertama Taratak, kedua Dusun, ketiga Koto dan keempat Nagari.
Taratak berasal dari kata Tetak, dusun berasal dari kata susun, Koto berasal dari kata sakato dan nagari berasal dari kata pagar atau dipagari, yaitu dipagari dengan adat dan undang-undang.


Awalnya nagari adalah rimba besar, dan siapa yang hendak membuat ladang atau mencari tempat kediaman, maka dicarilah tempat yang baik, dan kalau sudah dapat barulah mulai menebang batang-batang kayu yang tumbuh ditempat tersebut, setelah itu barulah dimulai mencangkul atau menjenjang tanah.  Pekerjaan itulah yang dinamakan tetak. Sampai sekarang masih digunakan, misalnya "manatak kasumayan" atau tempat menaburkan benih, manatak ladang atau manatak hari (menentukan hari baik untuk perkawinan).  Lama-kelamaan, sebutan itu menjadi biasa dan tempat tersebut dinamakan Taratak dan sebagai tempat kediamannya.

Tidak berapa lama, datanglah beberapa orang membuat ladang atau tempat kediaman di sebelah orang yang pertama, dan tempat itu dinamakan Dusun, karena ladang atau tempat orang-orang itu sudah bersusun.

Selanjutnya, datang pula beberapa orang hendak tinggal disebelah dusun tersebut untuk membuat rumah atau ladang. karena manusia berkembang juga, maka tempat itu dinamakan Kampung, yang asal katanya berkampung/berkumpul.

Dan kalau sudah terjadi beberapa kampung yang berdekatan antara satu dengan yang lain dan penduduknya juga seiya sekata, dimana berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing, maka kumpulan kampung itu dinamakan Koto. Kemudian barulah Nagari, setelah adanya dua atau tiga buah Koto yang berdekatan.

Koto dan Kampung itu sepakat bahwa mereka akan seiya sekata, buruk sama dibuang, baik sama dipakai dan salah sama ditimbang.  Maka Koto yang berdekatan itupun dipagar dengan undang-undang dan peraturan adat supaya jangan tumbuh yang tidak baik, dan segala isi nagari aman, sebagaimana pepatah orang Minangkabau:

Nagari bapaga undang, kampuang bapaga pusako.

Nagari adalah suatu pergaulan hidup tertentu yang mempunyai daerah tertentu, rakyat tertentu dan pemerintahan tertentu. Nagari tidak terjadi begitu saja. Nagari terjadi melalui suatu urutan yang dimulai dari Taratak.

Sebuah pepatah mengatakan :

Taratak mulo babuek
Sudah taratak manjadi dusun
Sudah dusun manjadi koto.

Baru bakampuang-banagari

Nagari di Minangkabau menurut pemerintahannya merupakan suatu serikat (federasi).  Prinsip nagari adalah bebas mengurus dirinya masing-masing untuk ke dalam, dengan semboyan "Adat Salingka Nagari".  Maksudnya, tiap-tiap nagari berdiri dengan adatnya.  Walaupun cara pemakaiannya tidak sama untuk tiap nagari, namun mereka selalu siap sedia dan bersama-sama menghadapi soal ke luar. Bilamana dalam nagari-nagari yang berserikat itu timbul masalah, baik masalah sosial maupun masalah ekonomi atau politik, penyelesaiannya tidaklah "barangok ka lua badan", melainkan diselesaikan oleh nagari itu sendiri, sesuai dengan petuah adat yang berbunyi "Kusuik bulu, paruah manyalasaikan, kusuik paruah,  bulu manyalasaikan".

Susunan nagari di Minangkabau bertingkat-tingkat:

Tingkat pertama adalah Suku
Tiap nagari mempunyai beberapa suku, sekurang-kurangnya ada 4 suku barulah sah dikatakan nagari. Sesuai bidal yang mengatakan "nagari baampek suku" dan suku dipimpin oleh Panghulu.

Tingkat kedua Paruik
Adat mengatakan "suku babuah paruik". artinya, tiap suku harus memiliki beberapa buah "paruik". Jika tidak ada, maka suku tersebut belum memenuhi syarat.  Akibatnya nagari belum boleh dibentuk. Yang dimaksud dengan "Saparuik" adalah suatu kesatuan dari orang-orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang mulanya berasal dari seorang ibu dalam satu angkatan (generasi).  Jadi orang-orang yang "saparuik" adalah mereka yang bertalian darah dihitung menurut garis asal nenek moyang.  Orang Saparuik dapat dibagi pula atas Jurai, yaitu satu kelompok anggota paruik yang ada dibawah "Kapalo Jurai" yang mempunyai hak daulat ke dalam.

Tingkat ketiga Kampuang
Para keluarga dari suku tadi makin lama makin berkembang.  Mereka yang tinggal sekelompok (berdekatan) mengusahakan ladang dan sawah mereka masing-masing.  Kampung ini dipimpin oleh "Tuo Kampuang" atau "Pangka Tuo Kampuang", yang dipilih diantara salah seorang laki-laki yang sudah tua atau yang dituakan dalam kampung.

Hidup berkampung diikat dengan syarat sebagaimana tersebut dalam petitih berikut:
Singok bagisia,
Halaman salalu,
Sawah sapamatang,
Ladang sabintalak,
Basasok bajarami,
Batunggua panabangan
Bapandam pakuburan.

Tingkat keempat Rumah Gadang
Tiap kampung terdiri dari beberapa buah Rumah Gadang.  Rumah Gadang ditempati oleh suatu keluarga besar  dari sabuah paruik.  Rumah Gadang dipimpin oleh Tungganai, saudara laki-laki tertua dalam keluarga besar tersebut.

Menurut Undang-Undang Nagari di Minangkabau, sebuah nagari sah bila memenuhi syarat-syarat yang disimpulkan dalam tujuh hal:

1. Dusun - taratak
maksudnya adalah lambang pemerintahan.

2. Labuah - tapian
Labuah artinya urusan hubungan lalu lintas sebagai urat nadi perekonomian menurut adat.
Tapian adalah lambang kesehatan.

3. Sawah - ladang
Lambang pertanian.

4. Banda - buatan
Lambang pengairan.

5. Kabau, jawi - tabek, taman-taman
Lambang peternakan.

6. Balai - musajik
Balai adalah lambang hukum dan mufakat.
Sedangkan musajik adalah lambang agama.

7. Galanggang - pamedanan
Galanggang adalah lambang olahraga
Sedangkan pamedanan adalah tempat berhimpun.

(Asrul Agin)

Sejarah Islam di Minangkabau

Karakter masyarakat Minangkabau yang lebih terbuka dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya membuat masyarakat Minangkabau berada pada posisi yang dapat dengan mudah menerima pengaruh kebudayaan luar secara cepat sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat, budaya dan filosofi hidupnya, yang telah ada sejak dulu. Meski demikian, mereka juga sangat kritis terhadap setiap budaya yang masuk dari luar. 

Karena itu pula, setiap budaya yang datang dari luar yang tidak sesuai dengan budayanya tidak akan bertahan lama, seperti budaya dan ajaran yang dibawa oleh agama Hindu-Buddha.

Minangkabau dengan kebudayaannya yang khas telah ada jauh sebelum Islam datang, bahkan juga jauh sebelum agama Buddha dan Hindu memasuki wilayah Nusantara (Indonesia). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa budayanya itu telah mencapai bentuk yang terintegrasi sebelum agama Hindu dan Buddha serta agama islam datang. Adatnya yang didasarkan pada perasaan, hati nurani dan hukum alam yang termuat dalam “Tungko tigo sajarangan, yaitu alua jo patuik, anggo jo tango dan raso jo pareso”.

Masuknya Islam ke Minangkabau


Islam masuk ke Minangkabau diperkirakan sekitar abad VII M. Meskipun begitu ada juga pendapat lain, yaitu abad XIII, namun para sejarawan sepakat menyatakan bahwa penyebaran Islam melalui tiga jalur :

Pertama, jalur dagang. 
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Minangkabau selain terletak pada jalur yang strategis dalam hal perdagangan juga merupakan penghasil komoditi pertanian dan rempah-rempah terbesar di pulau Sumatera seperti lada dan pala. Potensi demikian mengundang minat para pedagang asing untuk memasuki dan mengembangkan pengaruhnya di Minangkabau. Dan diantara para pedagang asing tersebut, ada pedagang Islam yang mereka juga menyebarkan Islam.

Adanya interaksi dalam hal perdagangan dan pergaulan maka secara tidak langsung, mereka juga telah menyiarkan Islam. ini menunjukkan bahwa penyiaran Islam ketika itu telah berlangsung meskipun belum terencana dan terprogram.

Karena itulah, banyak diantara tokoh-tokoh Minang tertarik dengan Islam, apalagi praktik hidup mereka. Salah satu yang mendorong dan mudahnya mereka menerima Islam adalah ajarannya yang sederhana dan mudah dipahami, lagipula budaya dan falsafah adat yang dianut dan sifat yang lebih terbuka memberikan nuansa positif bagi perkembangan Islam di wilayah ini.

Namun demikian penyiaran Islam sempat terhenti pada periode ini karena terhalang oleh tindakan Dinasti Cina T’ang yang merasa kepentingan ekonominya di Minangkabau Timur terancam oleh Khalifah Umayyah. Keadaan ini berlangsung lebih kurang 400 tahun. Akibatnya perkembangan Islam pun terhenti sampai tahun 1000 M.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pengembangan Islam pada dekade ini dilakukan melalui pendekatan kultural, yaitu disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Minang.

Kedua, penyiaran Islam tahap ini berlangsung pada saat Pesisir Barat Minangkabau berada di bawah pengaruh Aceh (1285-1522 M). Sebagai umat yang telah terlebih dulu masuk Islam, pedagang Aceh juga berperan sebagai Mubaligh. Mereka giat melakukan penyiaran dan mengembangkan Islam di daerah pesisir dimana mereka berdagang terutama wilayah dibawah pengaruh Aceh (Samudra Pasai). Salah satu faktor pendorong mereka adalah hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa “Sampaikanlah ajaranku meskipun hanya satu ayat”. Sejak itu Islamisasi di Minangkabau dilakukan secara besar-besaran dan terencana. Keadaan ini berlangsung pada abad XV M.

Pada masa ini pula seorang putra Minangkabau Burhanuddin, putra Koto Panjang Pariaman, masuk Islam. ia kemudian pergi Aceh menuntut ilmu keislaman pada Syaikh Abdur Rauf. Setelah pulang dari aceh, ia secara intensif mulai mengajarkan Islam di daerahnya terutama sekitar Ulakan. Ternyata apa yang ia usahakan disambut baik oleh masyarakat untuk mempelajari dari berbagai pelosok Minangkabau.

Dalam waktu relatif pendek, Ulakan menjadi ramai dikunjungi masyarakat untuk mempelajari Islam lebih jauh. Padahal sebelumnya,, Ulakan hanya suatu daerah terpencil. Sejak itu sampai sekarang tempat ini masih ramai dikujungi oleh umat Islam dari berbagai penjuru tanah air, terutama pada bulan Shafar.

Melalui murid-murid Burhanuddin lah Islam berkembang sampai ke daerah Darek (dataran tinggi). Sehubungan dengan itu muncul pepatah adat mengatakan bahwa syarak mandaki adat menurun. Artinya, Islam mulai dikembangkan dari di daerah pesisir ke daerah pedalaman, sementara adat berasal dari darek baru kemudian dikembangkan ke daerah rantau termasuk pesisir.

Ketiga, Islam dari pesisir Barat terus mendaki ke daerah Darek. Pada periode ini kerajaan Pagaruyung sebagai pusat pemerintahan Minangkabau masih menganut agama Buddha, namun demikian, sebagian besar masyarakat telah menganut Islam, pengaruhnya begitu nampak di dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan ini bagi Pagaruyung hanya menunggu waktu memeluk Islam. sehubungan dengan hal itu, Islam baru masuk menembus Pagaruyung setelah Anggawarman Mahadewa, sang raja, memeluk Islam. setelah ia masuk Islam namanya diganti dengan Sultan Alif.

Sejak itu, Pagaruyung resmi menjadi kerajaan Islam dan sekaligus raja melakukan perombakan dan penyempurnaan sistem pemerintahan disesuaikan dengan lembaga yang telah berkembang di dunia islam. Penyempurnaan yang dilakukan adanya lembaga pemerintahan bari di tingkat atas, yaitu raja ibadat berkedudukan di Sumpur Kudus. Lembaga ini merupakan imbangan terhadap raja adat berkedudukan di Buo. Masuknya Anggawarman mahadewa masuk Islam, secara tidak langsung penyebaran Islam makin luas hampir ke seluruh wilayah Minangkabau.

Hal ini tentu saja tidak terlepas dari pengaruh dan dukungan yang diberikan Sultan Alif terhadap penyiaran Islam. Meksipun ketika itu penguasa memberikan dukungan penuh kepada para da’I, namun penyiaran Islam tidak dilakukan melalui pendekatan kekuasaan, tetapi tetap melalui pendekatan kultural masyarakat, sehingga tidak terjadi akses negative, apalagi meresahkan masyarakat setempat.

Berdasarkan fakta sejarah tersebut, kehadiran Islam bagi masyarakat Minangkabau merupakan suatu rahmat, karena dengan ajaran Islam adat Minangkabau semakin kokoh dan sempurna. Sehubungan dengan itu, Syaifullah berpendapat bahwa sejak Islam menjadi agama masyarakat Minangkabau, adatnya mengandung ajaran-ajaran yang bersamaan dalam bidang sosial. Dengan begitu adat Minangkabau juga mengandung ajaran tentang aturan yang mengatur tentang hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan Khaliqnya, aturan tentang membina persatuan, aturan tentang memegang teguh prinsip musyawarah atau mufakat, dan tujuan yang hendak dicapai dengan mempergunakan ajaran yang empat macam sebagai pegangan dan pedoman.

Berdasarkan paparan di atas proses masuknya Islam ke Minangkabau tidak terlepas dari peran Ulama Aceh, salah satunya adalah Syaikh Abdur Rauf, yang turut menyiarkan dan menyebarkan Islam melalui Syaikh Burhanuddin.

Dan Al-Qur’an bagi orang Minang merupakan konstitusi tertinggi bagi budaya dan masyarakat. Karenanya tidak masuk akal jika ada orang Minang yang beragama selain Islam. Dan tidak pula keliru menyebut bahwa orang Minang yang pindah agama tidak lagi berada dalam koridor ke-Minangkabauannya. Karena itu aib besar bagi seorang Minang dikatakan tidak beradat dan tidak beragama (Islam).

Sumber :
http://jilbabkujiwaku.blogspot.co.id/
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Pagaruyung

Rindu Minangkabau

Mau dibawa kemana atau mau dijadikan apa Sumatra Barat 20 Tahun ke depan? Mungkin itu pertanyaan pokok terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Sumatera Barat. Secara ekstrim tak perlu RPJP, karena saat ini Sumatera Barat sudah bisa disebut hebat di segala bidang. Banyak dari kepala daerah yang sudah menorehkan prestasi; Anugrah ini, Satya Lencana itu, Piala dan pigam silih berganti dibawa dari Istana Presiden di Jakarta. Bahkan banyak daerah punya visi dan misi yang sangat rancak, Kota Beriman, Kabupaten Madani. Pembangunan sudah sangat pesat, jalan-jalan sudah diaspal, jalur by pas, dua jalur bahkan kita mempunyai jalan layang di kelok sembilan.
Tetapi jika dipikirkan lebih mendalam, kemajuan Sumatera Barat yang ada saat ini hanyalah pembangunan fisik belaka. Kita membangun Sumatra Barat dengan citra Minangkabau tanpa membangkitkan nilai Minangkabau yang telah lama hilang. Kita rindu pada Minangkabau tetapi tidak tahu cara mengobati rasa taragak tersebut. Kita hanya membuat gonjong-gonjong pada bangunan kantor, gerbang batas daerah, halte dan bangunan wisata. Kita memasang marawa merah-kuning-hitam hanya sebagai umbul-umbul. Banyak dari kita yang Batagak Pangulu ketika akan ada alek demokrasi. Kita berbahasa minang ketika kehabisan kosa kata Bahasa Indonesia dalam berbicara. Bahkan kita memberi nama Minangkabau pada Bandar Udara Internasional sebagai tanda Minangkabau itu di Sumatera Barat.
Kita terjebak pada visi dan misi yang sangat jauh ke depan sehingga kita lupa awal tempat kita berpijak. Kita terlalu ingin cepat berhasil padahal kita butuh proses. Kita memasang plang daerah sebagai kota Beriman tetapi sangat banyak kejadian dan perbuatan maksiat di dalamnya. Kita bangga menyebut diri sebagai Kabupaten Madani tetapi di setiap sudut banyak kedai koa dan domino yang ramai ketika kumandang azan terdengar. Mesjid dan surau kita banyak tetapi lengang, anak-anak sekolah kita berpakaian muslim tetapi kelakuan mereka….?
Oleh karena itu, yang kita butuhkan saat ini dan nantinya adalah character building sebagai Urang Minang yang beradat, kita tak perlu ikut gaya orang lain. Karena itulah yang membuat orang lain kenal Sumatera Barat, dulu ada Hatta, Agus Salim, Syahrir, Hamka dan banyak lagi yang lain, yang punya reputasi bukan hanya Nasional tetapi juga Internasional. Kita dikenal sebagai gudangnya orang pintar, jujur dan religius. Daerah kita dikenal sangat aman dan nyaman sebagai tujuan menimba ilmu bagi yang muda dan berlibur bagi orang yang berduit. Untuk itu kita harus kembali menggali, menghidupkan dan menbangkitkan Minangkabau sesungguhnya. maka Kesimpulan RPJP kita seharusnya adalah Mambangkik Batang Tarandam yaitu menghidupkan kembali nilai-nilai luhur negeri kita, minangkabau.

Penulis : Komar Almufkar

Ciri dan Adat Orang Minang

Ciri dan Adat Orang Minang
1.       Aman dan Damai
Bila dipelajari dengan seksama pepatah-pepatah adat Minang, serta fakta-fakta yang hidup dalam masyarakat seperti masalah perkimpoian, sistem kekerabatan, kedudukan tanah pusaka tinggi, peranan mamak dan penghulu,kiranya kita dapat membaca konsep-konsep hidup dan kehidupan yang ada dalam pikiran nenek-moyang kita.